Rekam jejak calon kepala staf angkatan darat (KSAD) harus bersih dari pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Komnas HAM pun diminta untuk menganalisis rekam jejak tujuh letnan jenderal TNI AD yang berpotensi menggantikan KSAD Jenderal George Toisutta akhir Juni nanti.
"Imparsial mendesak Komnas HAM, KPK, Komisi Ombudsman dan DPR RI memberi masukan terkait rekam jejak calon KSAD, guna menghindari terjadinya pemilihan yang subyektif dalam pergantian KSAD," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf pada konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/6).
Menurut dia, Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Tinggi (Wanjakti) selama ini hanya mempertimbangkan faktor kepangkatan dan karier calon KSAD. Imparsial mengusulkan Wanjakti juga menimbang indikator lain yaitu komitmen penegakan HAM, bebas dari kasus pelanggaran HAM, dan bebas dari kasus korupsi.
"Serta komitmen terhadap restrukturisasi komando teritorial, reformasi peradilan militer, dan pengambilalihan bisnis TNI," imbuh dia.
Imparsial, sambung dia, meminta peran aktif Komnas HAM dalam memberi masukan terkait nama-nama calon pengganti Toisutta.
Saat ini, terdapat tiga nama letnan jenderal yang ditinjau dari masa pensiun bisa menjabat sebagai KSAD. Nama-nama itu antara lain Wakasad Letjend TNI Budiman yang berusia 55 tahun (pensiun tiga tahun lagi), Pangkostrad Letjend TNI Pramono Edhie Wibowo (56, pensiun dalam dua tahun), dan Dankodiklat AD Letjend Marciano Norman (57, pensiun satu tahun).
Khusus untuk nama Pramono, Imparsial mencatat mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengalami peningkatan posisi dari brigadir jenderal menjadi letnan jenderal dalam waktu enam tahun saja.
Pramono Edhie Wibowo adalah putra almarhum Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dan adik kandung adik Ani Yudhoyono, istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pramono pernah terlibat di Timor Timur meski kita belum tahu apakah dia terlibat pelanggaran HAM. Pramono ke Dili pada September 1999 saat ada penyerangan terhadap Uskup Belo. Kami harap Komnas HAM bisa memberi masukan," tutur Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti.
Poengky menambahkan Pramono juga sempat diberitakan mengalami penolakan visa bersama dengan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin. Penolakan itu, kata dia, diduga akibat dugaan kasus pelanggaran HAM.
Pada bagian lain, Imparsial meminta Komnas HAM juga menganalisis Wakasad Letjend Budiman yang pernah ikut dalam Operasi Seroja. Poengky menilai posisi Budiman patut juga dicurigai terlibat dalam pelanggaran HAM di Operasi Seroja.
"Sementara untuk Marciano Norman, saat menjabat di Pontianak terjadi bentrok antara TNI dan polisi. Itu sudah cukup menjadi catatan bahwa pernah terjadi masalah saat ia bertugas di Kalimantan," sambung Poengky mengomentari Marciano yang pernah menjadi Komandan Korem 121/ABW di Pontianak saat masih berpangkat kolonel.
Komnas HAM pun diminta untuk menganalisis rekam jejak tujuh letnan jenderal TNI AD yang berpotensi menggantikan KSAD Jenderal George Toisutta akhir Juni nanti.
"Imparsial mendesak Komnas HAM, KPK, Komisi Ombudsman dan DPR RI memberi masukan terkait rekam jejak calon KSAD, guna menghindari terjadinya pemilihan yang subyektif dalam pergantian KSAD," ujar Direktur Program Imparsial Al Araf pada konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/6).
Menurut dia, Dewan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Tingkat Tinggi (Wanjakti) selama ini hanya mempertimbangkan faktor kepangkatan dan karier calon KSAD. Imparsial mengusulkan Wanjakti juga menimbang indikator lain yaitu komitmen penegakan HAM, bebas dari kasus pelanggaran HAM, dan bebas dari kasus korupsi.
"Serta komitmen terhadap restrukturisasi komando teritorial, reformasi peradilan militer, dan pengambilalihan bisnis TNI," imbuh dia.
Imparsial, sambung dia, meminta peran aktif Komnas HAM dalam memberi masukan terkait nama-nama calon pengganti Toisutta.
Saat ini, terdapat tiga nama letnan jenderal yang ditinjau dari masa pensiun bisa menjabat sebagai KSAD. Nama-nama itu antara lain Wakasad Letjend TNI Budiman yang berusia 55 tahun (pensiun tiga tahun lagi), Pangkostrad Letjend TNI Pramono Edhie Wibowo (56, pensiun dalam dua tahun), dan Dankodiklat AD Letjend Marciano Norman (57, pensiun satu tahun).
Khusus untuk nama Pramono, Imparsial mencatat mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri itu juga mengalami peningkatan posisi dari brigadir jenderal menjadi letnan jenderal dalam waktu enam tahun saja.
Pramono Edhie Wibowo adalah putra almarhum Letjen (Purn) Sarwo Edhie Wibowo dan adik kandung adik Ani Yudhoyono, istri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pramono pernah terlibat di Timor Timur meski kita belum tahu apakah dia terlibat pelanggaran HAM. Pramono ke Dili pada September 1999 saat ada penyerangan terhadap Uskup Belo. Kami harap Komnas HAM bisa memberi masukan," tutur Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti.
Poengky menambahkan Pramono juga sempat diberitakan mengalami penolakan visa bersama dengan Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin. Penolakan itu, kata dia, diduga akibat dugaan kasus pelanggaran HAM.
Pada bagian lain, Imparsial meminta Komnas HAM juga menganalisis Wakasad Letjend Budiman yang pernah ikut dalam Operasi Seroja. Poengky menilai posisi Budiman patut juga dicurigai terlibat dalam pelanggaran HAM di Operasi Seroja.
"Sementara untuk Marciano Norman, saat menjabat di Pontianak terjadi bentrok antara TNI dan polisi. Itu sudah cukup menjadi catatan bahwa pernah terjadi masalah saat ia bertugas di Kalimantan," sambung Poengky mengomentari Marciano yang pernah menjadi Komandan Korem 121/ABW di Pontianak saat masih berpangkat kolonel.
--------------------------------------
Terima kasih untuk berkenan membaca isi blog ini, semoga dapat memberikan manfaat yang berarti bagi perkembangan dunia pendidikan kita. Atas segala kekurangannya saya menyampaikan permohonan maaf dan berkenan kiranya untuk meninggalkan komentar atas isi artikel ini. Salam Hormat untuk semuanya
0 comments:
Post a Comment